Video Pelantikan DPRD NTT

 

 

KUA-PPAS Perlu Penyesuaian dengan RPJMD 2018 – 2023

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD NTT, Jumat (19/10/2018).
Dalam penyampaiannya Viktor mengatakan, ada dukungan Dewan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 untuk dilakukan penyesuaian dengan RPJMD 2018 – 2023 sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemerintah yakin dukungan Dewan kepada pemerintah semakin memantapkan komitmen kita untuk bangkit bersama menuju NTT yang lebih sejahtera.

Read more: KUA-PPAS Perlu Penyesuaian dengan RPJMD 2018 – 2023

Guru Honorer K2 Mengadu ke Komisi

 

Tenaga Guru dari PAUD, SD, SMP, SMK, SMA dan tenaga teknis lainnya yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Kategori II (K2) mendatangi Komisi V DPRD Provinsi NTT, Rabu (17/10/2018) untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka.
Ketua Forum, Jakeos J. Saka Neno Saban, S. Th dan Sekretaris, Terianus Utang, S. Pd mewakili teman-teman honorer K2 dari seluruh kabupaten/kota se NTT mengharapkan bantuan dari DPRD NTT khususnya Komisi V DPRD NTT terkait status honorer K2 yang sudah bersusia diatas 35 tahun dan memperjuangkan Honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun dengan upah (honor) yang sangat rendah.
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Alo Min yang turut hadir didamping Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Florince Beribe menjelaskan bahwa secara regulasi untuk pengangkatan CPNS memang dibatasi dengan usia maksimal 35 tahun.

Read more: Guru Honorer K2 Mengadu ke Komisi

Solidaritas Marosi Kembali Pertanyakan RDP

Masa Aksi Solidaritas Marosi tidak henti-hentinya memperjuangkan kasus penembakan Poro Duka pada bulan April 2018 lalu di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat.  Mereka kembali mendatangi DPRD Provinsi NTT, Jumat (24/8/2018) untuk mempertanyakan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan tanggal 28 Mei 2018 namun ditunda pelaksanaannya.
Koordinator lapangan, Matias Kayum mengatakan, DPRD bersikap apatis terhadap masalah tersebut. Matias menegaskan, masa aksi memberi batas waktu sampai dengan tanggal 6 September 2018, jika Dewan tidak melaksanakan RDP dengan Pemerintah, Kapolda NTT dan BPN Provinsi NTT, maka masa aksi akan menduduki Gedung DPRD Provinsi NTT.  Mereka meminta Dewan segera melaksanakan RDP agar jangan sampai ada Poro Duka baru lagi dikemudian hari dan kita tidak inginkan hal itu terjadi.

Read more: Solidaritas Marosi Kembali Pertanyakan RDP

The Joomla! Project

The Joomla Project consists of all of the people who make and support the Joomla Web Platform and Content Management System.

Our mission is to provide a flexible platform for digital publishing and collaboration.

The core values are:

  • Freedom
  • Equality
  • Trust
  • Community
  • Collaboration
  • Usability

In our vision, we see:

  • People publishing and collaborating in their communities and around the world
  • Software that is free, secure, and high-quality
  • A community that is enjoyable and rewarding to participate in
  • People around the world using their preferred languages
  • A project that acts autonomously
  • A project that is socially responsible
  • A project dedicated to maintaining the trust of its users

There are millions of users around the world and thousands of people who contribute to the Joomla Project. They work in three main groups: the Production Working Group, responsible for everything that goes into software and documentation; the Community Working Group, responsible for creating a nurturing the community; and Open Source Matters, the non profit organization responsible for managing legal, financial and organizational issues.

Joomla is a free and open source project, which uses the GNU General Public License version 2 or later.

Tenaga Kerja NTT Terlantar Di Sultra, OKP Datangi DPRD NTT

Organisasi Kepemudaan (OKP) yang terdiri dari HMI, PMI dan PMKRI mendatangi Gedung DPRD Provinsi NTT, Jumat (16/10/2015). Kedatangan mereka untuk mendesak DPRD Provinsi NTT menuntaskan persoalan Tenaga Kerja asal NTT yang terlantar di Sulawesi Tenggara.
Puluhan warga NTT yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Damai Jaya Lestari (DJL) di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ditelantarkan karena diberhentikan dari pekerjaan mereka sejak 23 September 2015 tanpa alasan yang jelas. Mereka menuntut PT Damai Jaya Lestari (DJL) membayarkan hak-hak mereka selama bekerja di perusahaan tersebut. Para warga NTT itu menjadi buruh pada perkebunan kelapa sawit tersebut sejak tahun 2009.

Read more: Tenaga Kerja NTT Terlantar Di Sultra, OKP Datangi DPRD NTT

Additional information