Moratorium TKI Langkah Awal Kurangi Angka Tindakan Kekerasan

Details

Category: Berita Legislatif

Published on Monday, 28 January 2019 01:41

Written by poly

Hits: 295

“Terhadap sejumlah catatan khusus Fraksi Partai Demokrat atas kebijakan moratorium pengiriman TKI, Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi bahwa kebijakan moratorium tidak serta merta dapat mengurangi kemungkinan tindakan kekerasan yang akan dialami TKI yang sudah “terlanjur” bekerja di luar negeri, tetapi ini merupakan langkah awal untuk mengurangi angka-angka tersebut. “Kita harus mulai dengan ‘langkah kecil’ untuk ‘langkah-langkah besar’ selanjutnya dan tidak bisa terus menjadi ‘penonton’ atas semua kisah tragis ini”, hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM saat menyampaikan tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Provinsi NTT TA 2019 dan 2 (dua) Ranperda usulan Pemerintah Provinsi NTT dalam Rapat Paripurna, Kamis (1/11/2018) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT.  

Josef mengatakan, Pemerintah sependapat bahwa proses pembelajaran perlu terus dilakukan agar setiap kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran, baik target maupun waktu. Pemerintah telah melakukan sejumlah ‘kajian pustaka’ dan ‘diskusi panjang’ dengan berbagai stakeholder terkait berbagai permasalahan TKI dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan moratorium.

Lebih lanjut Josef mengatakan, Pemerintah menyadari kita tidak bisa berjalan sendiri dalam menyelesaikan persoalan ini dan terkait usulan Fraksi untuk mendesak Pemerintah Pusat agar membuat kebijakan khusus dan mendorong pembicaraan bilateral antar dua negara, Pemerintah sependapat dan menjadi perhatian untuk koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemerintah juga sependapat dengan saran Fraksi untuk membentuk Tim Teknis agar segera dapat mematangkan konsep dan strategi moratorium TKI.

Selain Fraksi Partai Demokrat, Pemerintah juga sependapat dengan usulan Fraksi PKB agar interval waktu selama moratorium pengiriman TKI dimanfaatkan untuk mempersiapkan skill bagi calon tenaga kerja. Josef mengatakan, dalam Rancangan APBD TA 2019, sudah dialokasi anggaran untuk pelatihan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta pelatihan teknis di Perangkat Daerah lainnya yang akan lebih diarahkan ke kantong-kantong TKI. Itin.  

DPRD dituntut sensitif, responsif dan akomodatif sikapi aspirasi masyarakat

Details

Category: Berita Legislatif

Published on Monday, 21 January 2019 01:09

Written by poly

Hits: 413

Provinsi NTT merupakan provinsi kepulauan sehingga rentang kendali, koordinasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat semakin berat dan kompleks.  Seiring dengan dinamika politik ketatanegaraan dan pemerintahan yang terus meluas dan meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup masyarakat zaman now hal ini menjadi tantangan yang cukup berat karena DPRD dituntut untuk lebih sensitif, responsive, agresif dan akomodatif dalam menyikapi setiap tuntutan, harapan, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Berbagai kekurangan dan masalah yang dihadapai Provinsi NTT merupakan tantangan besar bagi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk bekerja lebih keras, bekerja ikhlas, tulus, cerdas dan tuntas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur tercinta. Ini saatnya NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi NTT, H. Anwar Pua Geno, SH dalam pidatonya pada rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah/janji Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sisa masa jabatan 2014 – 2019, Karel Zet Lodowik Koro, S.Kom, MM dari Partai Gerindra, Selasa (4/12/2018) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT. 

Read more: DPRD dituntut sensitif, responsif dan akomodatif sikapi aspirasi masyarakat