Video Pelantikan DPRD NTT

 

 

65 Anggota DPRD Periode 2019-2024 NTT Resmi Dilantik

65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masa bhakti 2019 - 2024 dilantik oleh Ketua pengadilan Tinggi Kupang, Andreas don rase, SH., M.H dalam rapat paripurna istimewa di ruang sidang utama DPRD NTT, Kupang, Selasa, (3/9/2019). Acara pelantikan dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD NTT Periode 2014-2019, H. Anwar Pua Geno.

Dalam pidatonya, Anwar berterima kasih kepada 65 anggota dewan periode 2014- 2019 dan harapan untuk mereka yang akan dilantik. Ucapan terima kasih itu atas pengabdian, dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan selama lima tahun sesuai dengan fungsi dan membangun kemitraan dengan pemerintah daerah. Tentunya ada sikap kritis dan perbedaan pendapat, namun semuanya itu dapat dicarikan jalan keluar.

Read more: 65 Anggota DPRD Periode 2019-2024 NTT Resmi Dilantik

SUMBA TIMUR DARURAT DEMAM BERDARAH

 

Posko Solidaritas untuk korban Demam Berdarah (DBD) Sumba Timur mendatangi Gedung DPRD NTT guna menyampaikan aspirasi mereka terkait wabah demam berdarah yang saat ini melanda Sumba Timur. Aksi ini diikuti oleh gabungan Organisasi mahasiswa antaranya GMNI, GMKI, PMKRI, PERMAPELTA, KEMMAS, IPMASTIM, IRGSC DAN WALHI NTT. Masa aksi mereka diterima Kepala Bagian Keuangan Setwan Provinsi NTT, Alfonsius Watu Raka, SE., MM di depan Gedung DPRD Provinsi NTT, Rabu (13/03/19).

Read more: SUMBA TIMUR DARURAT DEMAM BERDARAH

UPT Pendidikan Dihapus, Pemprov Perlu Kaji Ulang

 

“Terkait UPT Pendidikan yang berjalan selama ini dihapus tapi melekat kepada Kepala Sekolah sehingga jabatan Kepala Sekolah Ex Officio menjadi Kepala UPT lalu diperbantukan lagi satu orang pejabat eselon IV B sebagai Sub Bagian Tata Usaha untuk menjalankan fungsi ini harus dikaji secara baik dan dilakukan simulasi”, tegas Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Alexander Take Ofong, S.Fil dalam rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTT terkait penjelasan Pemerintah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah yang baru, Senin (11/2/2019) di Ruang Kelimutu Gedung DPRD Provinsi NTT.

Read more: UPT Pendidikan Dihapus, Pemprov Perlu Kaji Ulang

Moratorium TKI Langkah Awal Kurangi Angka Tindakan Kekerasan

“Terhadap sejumlah catatan khusus Fraksi Partai Demokrat atas kebijakan moratorium pengiriman TKI, Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi bahwa kebijakan moratorium tidak serta merta dapat mengurangi kemungkinan tindakan kekerasan yang akan dialami TKI yang sudah “terlanjur” bekerja di luar negeri, tetapi ini merupakan langkah awal untuk mengurangi angka-angka tersebut. “Kita harus mulai dengan ‘langkah kecil’ untuk ‘langkah-langkah besar’ selanjutnya dan tidak bisa terus menjadi ‘penonton’ atas semua kisah tragis ini”, hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM saat menyampaikan tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Provinsi NTT TA 2019 dan 2 (dua) Ranperda usulan Pemerintah Provinsi NTT dalam Rapat Paripurna, Kamis (1/11/2018) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT.  

Josef mengatakan, Pemerintah sependapat bahwa proses pembelajaran perlu terus dilakukan agar setiap kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran, baik target maupun waktu. Pemerintah telah melakukan sejumlah ‘kajian pustaka’ dan ‘diskusi panjang’ dengan berbagai stakeholder terkait berbagai permasalahan TKI dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan moratorium.

Lebih lanjut Josef mengatakan, Pemerintah menyadari kita tidak bisa berjalan sendiri dalam menyelesaikan persoalan ini dan terkait usulan Fraksi untuk mendesak Pemerintah Pusat agar membuat kebijakan khusus dan mendorong pembicaraan bilateral antar dua negara, Pemerintah sependapat dan menjadi perhatian untuk koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemerintah juga sependapat dengan saran Fraksi untuk membentuk Tim Teknis agar segera dapat mematangkan konsep dan strategi moratorium TKI.

Selain Fraksi Partai Demokrat, Pemerintah juga sependapat dengan usulan Fraksi PKB agar interval waktu selama moratorium pengiriman TKI dimanfaatkan untuk mempersiapkan skill bagi calon tenaga kerja. Josef mengatakan, dalam Rancangan APBD TA 2019, sudah dialokasi anggaran untuk pelatihan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta pelatihan teknis di Perangkat Daerah lainnya yang akan lebih diarahkan ke kantong-kantong TKI. Itin.  

 

DPRD dituntut sensitif, responsif dan akomodatif sikapi aspirasi masyarakat

Provinsi NTT merupakan provinsi kepulauan sehingga rentang kendali, koordinasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat semakin berat dan kompleks.  Seiring dengan dinamika politik ketatanegaraan dan pemerintahan yang terus meluas dan meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup masyarakat zaman now hal ini menjadi tantangan yang cukup berat karena DPRD dituntut untuk lebih sensitif, responsive, agresif dan akomodatif dalam menyikapi setiap tuntutan, harapan, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Berbagai kekurangan dan masalah yang dihadapai Provinsi NTT merupakan tantangan besar bagi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk bekerja lebih keras, bekerja ikhlas, tulus, cerdas dan tuntas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur tercinta. Ini saatnya NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi NTT, H. Anwar Pua Geno, SH dalam pidatonya pada rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah/janji Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sisa masa jabatan 2014 – 2019, Karel Zet Lodowik Koro, S.Kom, MM dari Partai Gerindra, Selasa (4/12/2018) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT. 

Read more: DPRD dituntut sensitif, responsif dan akomodatif sikapi aspirasi masyarakat

Additional information