BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI NTT SOROTI STATUS HONORER DI TAHUN 2023

Details

Category: Berita Legislatif

Published on Tuesday, 14 June 2022 02:08

Written by poly

Hits: 16

Badan Anggaran DPRD provinsi NTT menyoroti  status honorer di tahun 2023 nanti dan meminta pemerintah Provinsi untuk  mengambil langkah bijak dalam menyikapi hal tersebut. Hal ini disampaikan   juru bicaranya, Drs. Johanes Mat Ngare dalam rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III DPRD Provinsi NTT Bersama Pemerintah terkait Penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2021.

Read more: BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI NTT SOROTI STATUS HONORER DI TAHUN 2023

RDP Dengan Komisi 1 DPRD NTT KPID NTT Ungkap butuh DANA TAMBAHAN

Details

Category: Berita Legislatif

Published on Tuesday, 08 March 2022 03:57

Written by poly

Hits: 13

Komisi I DPRD Provinsi NTT menggelar Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT dan Komisi Informasi (KI) dengan agenda penambahan alokasi dana hibah kepada KPID NTT, senin (7/3/22)

Read more: RDP Dengan Komisi 1 DPRD NTT KPID NTT Ungkap butuh DANA TAMBAHAN

MASIH ADA DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI NUSA TENGGARA TIMUR

Details

Category: Berita Legislatif

Published on Friday, 04 March 2022 10:41

Written by poly

Hits: 71

"masih terdapat banyak Diskriminasi terhadap kaum perempuan di Nusa tenggara Timur" demikian paparan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui Wakil Ketua DPRD,Aloysius Malo Ladi, SE saat menyampaikan alasan diusulkannya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke- III dalam Masa Persidangan II tahun 2022 dengan agenda penyampaian penjelasan  Pimpinan DPRD Provinsi atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Provinsi NTT yakni masing – masing Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah; dan Ranperda tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD provinsi NTT, Jumat (04/03/22)

Meskipun dalam implementasinya sudah diatur dalam sejumlah perundang-undangan antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment And Occupation; dan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan bahkan sudah diatur juga dalam Paraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2001 tentang pengarusutamaan Gender namun hal ini tidak sejalan dengan kondisi realitas yang terjadi di masyarakat.

Read more: MASIH ADA DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI NUSA TENGGARA TIMUR