Video Pelantikan DPRD NTT

 

 

KUNJUNGAN KELEMBAGAAN DPRD NTT MENINJAU SMK NEGERI 1 AMARASI SELATANKUNJUNGAN KELEMBAGAAN DPRD NTT MENINJAU SMK NEGERI 1 AMARASI SELATAN

Tim kunjungan kerja kelembagaan DPRD Provinsi NTT yang dipimpin Nelson O. Matara, S.Ip., M.Hum mendatangi SMK Negeri 1 Amarasi selatan tepatnya di desa Retrain guna meninjau renovasi Gedung sekolah yang merupakan bantuan dana APBD Provinsi NTT TA. 2021. Kunjungan tersebut diikuti  pula oleh Anggota DPRD NTT diantaranya, Ir. Alexander Foenay, Adoe Yuliana Elisabeth, S.Sos, Drs. Junus Naisunis, Drs. Julius Uly didampingi Kepala Sekolah Rizal Ndolu, Senin (30/05/22)

Read more: KUNJUNGAN KELEMBAGAAN DPRD NTT MENINJAU SMK NEGERI 1 AMARASI SELATANKUNJUNGAN KELEMBAGAAN DPRD...

RDP dengan Komisi I KPID NTT Minta Tambah Dana

Komisi I DPRD Provinsi NTT menggelar Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT dan Komisi Informasi (KI) dengan agenda penambahan alokasi dana hibah kepada KPID NTT, senin (7/3/22)

Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Jonas Salean didampingi Ketua Komisi I, Gabriel Beri Binna, Wakil Ketua Komisi, Klara Motu dan Sekertaris Komisi I, Hironimus T. Banafanu, S.IP., M.Hum serta dihadiri Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT, Aba Maulaka, Badan Keuangan Daerah NTT, Wakil Ketua KPID NTT, Desiana Rumlaklak, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Yuliana Tefbana, Koordinator Bidang Kelembagaan, Gasim dan Anggota Bidang PS2P, Jack Lauw.

Dalam penyampaiannya, Ketua KPID Provinsi NTT,  Fredrikus Royanto Bau meminta kepada  Komisi I DPRD NTT agar merekomendasikan kepada pemerintah untuk menambah alokasi anggaran kepada KPID NTT karena pada tahun 2022 alokasi anggarannya sangat minim sehingga tidak bisa membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Lanjut Fredi, Meski dalam pelaksanaannya dilakukan dengan  keterbatasan anggaran setiap tahunnya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTT tetap berupaya keras melaksanakan program dan kegiatan demi penyiaran di NTT.

"Tahun 2022 KPID NTT hanya dapat alokasi dana hibah Rp 500 juta. Jumlah ini sangat kurang dibanding usulan kita sebesar Rp 1,2 miliar. Artinya di tahun ini tidak ada kegiatan apapun yang kita lakukan selain membayar honor komisioner. Karena itulah kami meminta dukungan DPRD agar ada penambahan anggaran," jelas Fredrik.

Terkait Hal tersebut di atas, Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTT, Gabriel A.K. Beri Binna menyampaikan bahwa usulan tambahan pada Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah perlu diprioritaskan pemerintah Ketika pengusulan anggaran pada APBD Perubahan TA. 2022, Gabriel juga menambahkan bahwa keterbukaan Informasi Publik perlu menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pemerintahan.

Diakhir rapat, Ketua KPID Provinsi NTT,  Fredrikus Royanto Bau menyerahkan laporan kinerja tahun 2021 kepada Komisi I DPRD NTT yang diteriam Ketua Komisi I DPRD NTT, Gabriel A.K. Beri Binna NTT sebagai bentuk pertanggungjawaban, karena sesuai amanat Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran bahwa KPID dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya diawasi oleh DPRD dan wajib menyampaikan laporan kepada DPRD NTT dengan harapat di tahun 2022 ini KPID NTT mendapat angin segar terkait bantuan dana tersebut.*** ok

 

Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emelia J. Nomleni Ikut Vaksin

 

Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emelia J. Nomleni di sela-sela pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat umum dan anak didik pemasyarakatan (Andikpas) Lapas Kupang yang diprakarsai oleh Binda NTT mengatakan apresiasi kepada Badan Intelejen Negara (BIN) dalam upaya upaya percepatan vaksinasi COVID-19 di provinsi berbasis kepulauan yang dilaksanakan di Lapas Kupang yang diprakarsai oleh Binda NTT

Emi Nomleni berharap agar tidak hanya Binda NTT saja, tetapi juga berharap instansi lain turut membantu percepatan vaksinasi COVID-19 di NTT karena hingga saat ini khusus dosis tiga baru sekitar 3,2 persen dari total 3,8 juta masyarakat NTT yang menjadi sasaran vaksinasi.

 

 

 

JALAN MASUK PANTAI SULAMANDA RUSAK PEMERINTAH PROVINSI DIMINTA BANTU PERBAIKI

 

 

 

Pemantauan lapangan Komisi I dipimpin Ketua Komisi I DPRD provinsi NTT, Yonas Salean ke Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Timur tepatnya di Sulamanda kabupaten Kupang dilakukan guna melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan informasi terkait program dan kegiatan di lapangan sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam rapat komisi Bersama Pemerintah Provinsi NTT.

Pemantauan lapangan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTT, Gabriel A. K. Beri Binna didampingi Sekretaris Komisi, Gabriel A. K. Beri Binna, SE didampingi perangkat daerah di Kecamatan tersebut, Kamis (6/01/22)

Dari keterangan yang disampaikan aparat Desa setempat, kesulitan yang sangat dirasakan oleh masyarakat setempat adalah kondisi akses jalan menuju ke lokasi pariwisata pantai Sulamanda, yang belum memadai hingga saat ini dengan luas jalan yang tidak terlalu lebar sehingga sering terjadi kemacetan dan hal itu sangat mempengaruhi tingkat pengunjung ke daerah tersebut dan berdampak pada pendapatan.

Pihak aparat Desa telah melakukan pendekatan  dengan masyarakat sehingga masyarakat telah setuju melakukan pelepasan lahan untuk pelebaran badan jalan sepanjang 1,2 Km, namun hingga saat ini belum ada aktifitas pengerjaan jalan itu sehingga pihak Pemerintah Desa meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi agar membantu dalam pengerjaan ruas jalan tersebut agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan di pantai Sulamanda untuk  meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pendapatan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTT, Gabriel Beri Binna mengatakan Komisi I akan membawa permasalahan ini dalam rapat-rapat Komisi I bersama Mitra Komisi agar masalah ini dapat terselesaikan secepatnya.*** ok

 

 

 

KOMISI I BERKUNJUNG KE POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN)

Wakil Ketua Komisi I DPRD provinsi NTT, Jonas Salean bersama rombongan berkunjung ke Pos Lintas Batas Negara yang terletak di Motamasin Alas Selatan Kobalima Timur, Kabupaten  Malaka. Kunjungan teresebut merupakan bagian dari kegiatan Komisi I agar melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan informasi terkait program dan kegiatan di lapangan.

Turut serta dalam kunjungan tersebut Anggota Komisi I DPRD provinsi NTT, Hironimus T. Banafanu,  Clara Motu Loi, Anselmus Tallo dan Julius Uly serta didampingi Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka.

Dalam kunjungan tersebut Administrastor PLBN Motamasin Kabupaten Malaka,   menyampaikan  apresiasi atas  dukungan dari pihak Komisi I terkait kondisi di wilayah perbatasan, ia juga mengatakan telah melakukan diskusi bersama pihak pemerintah pusat terkait Wilayah Pariwisata Batas Laut dan Batas Darat daerah perbatasan di sekita wilayah PLBN Motamasin, pelaksanaan Pacuan Kuda Perbatasan di Motamasin pada tahun 2022 dimana sedang direncanakan mekanismenya dengan pihak pemerintah pusat dan perencanaan kota mini perbatasan dalam master plan pembangunan di daerah perbatasan Motamasin Karena itu ia mengharapkan adanya bantuan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat sekitar perbatasan dari Pemerintah Pusat melalui Koordinasi Bersama Pemerintah Provinsi.

Menaggapi hal tersebut, Jonas Salean menanggapi bahwa Bangunan yang ada di PLBN Motamasin perlu dirawat dengan baik, Jonas uga mendukung mendukung usulan peningkatan ekonomi masyarakat dan PAD Daerah yang disampaikan Administrastor PLBN Motamasin, dan melalui peninjauan kembali regulasi diharapkan juga ada pembagian hasil yang tidak hanya berasal dari penerimaan non pajak kendaraan yang melewati batas negara, namun juga dari retribusi maupun perdagangan antar negara.

Di akhir bincangnya Wakil Ketua Komisi I itu menyampaikan bahwasannya terkait plan pembangunan di daerah perbatas, pihaknya akan membawa usulan ini untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah pusat lewat rapat-rapat DPRD….*ok

Additional information