Video Pelantikan DPRD NTT
BADAN KEHORMATAN DPRD PROVINSI NTT MENERIMA KUNJUNGAN KERJA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN TTS
- Details
- Category: Berita Legislatif
- Published on Thursday, 16 September 2021 12:55
- Written by poly
- Hits: 241
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT menerima kunjungan kerja dari Badan Kehormatan DPRD kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan tugas fungsi Badan Kehormatan DPRD pada hari kamis, 16 September 2021
Rombongan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten TTS diterima langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi NTT, Drs. Elphi parera bersama Anggota Badan Kehormatan lainnya yakni Yohanes De Rosari,SE , Klara Motu loi, Drs. johanes Mat Ngare di ruangan kerja Badan Kehormatan DPRD Provinsi NTT .
Dalam kesempatan itu Badan Kehormatan DPRD kabupaten TTS yang dalam hal ini di wakili oleh anggota Badan Kehormatan nya, Laurens Jehau Menyampaikan Bahwa Badan Kehormatan DPRD Kabupaten TTs sedang dalam proses pengambilan keputusan beberapa kasus yang sedang di ditindaklanjuti namun terkendala dalam rujukan regulasinya serta pertimbangan hukum, mengingat dalam jangka waktu dekat Badan Kehormatan Kabupaten TTS akan segera mengajukan putusan kepada Ketua DPRD Kabupaten TTS untuk selanjutnya dibacakan dalam agenda Rapat Paripurna.
Sementara itu Ketua Badan Kehormatan DPRD NTT, Drs. Elphi parera menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik atas kunjungan kerja badan Kehormatan Kabupaten TTS dan dianggap sebagai suatu hal positif dalam bersilahturahmi.
Elphi berpendapat bahwa Tugas Badan Kehormatan pada intinya adalah sama yakni menjaga martabat merawat Kehormatan. Badan Kehormatan dalam berproses tata beracara memerlukan pendampingan hukum, walaupun Keputusan Badan Kehormatan sifatnya final dan mengikat sehingga dalam berproses makamaka Badan Kehormatan berpedoman pada ruang lingkup tata tertib DPRD.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD NTT, Yohanes De Rosari, SE menyampaikan bahwa Dasar Hukum dari Badan Kehormatan yakni Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu dari dasar tersebut, potret lembaga DPRD NTT mempunyai dokumen Peraturan DPRD NTT yakni no 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD no 1 tahun 2019 tentang Tata tertib DPRD Provinsi NTT , no 2 tentang kode etik DPRD Provinsi NTT dan no 3 tahun 2019 tentang Tata beracara DPRD Provinsi NTT. Sehingga dalam memproses dugaan pelanggaran maka menggunakan Peraturan No. 3 tentang Tata beracara. untuk itu disarankan agar dalam memproses persoalan dugaan pelanggaran dapat memulai menggunakan proses persidangan mulai penyelidikan, penyidikan, proses verifikasi dari terlapor sesuai dengan mekanisme Peraturan yang berlaku pada DPRD kabupaten TTS.
Di akhir acara tersebut Ketua Badan Kehormatan DPRD NTT berharap dari kunjungan kerja ini bisa menjadi suatu acuan guna meningkatkan kinerja Badan Kehormatan DPRD kabupaten TTS maupun Badan Kehormatan DPRD provinsi NTT. *** Tim hum@s
