SUMBA TIMUR DARURAT DEMAM BERDARAH
Posko Solidaritas untuk korban Demam Berdarah (DBD) Sumba Timur mendatangi Gedung DPRD NTT guna menyampaikan aspirasi mereka terkait wabah demam berdarah yang saat ini melanda Sumba Timur. Aksi ini diikuti oleh gabungan Organisasi mahasiswa antaranya GMNI, GMKI, PMKRI, PERMAPELTA, KEMMAS, IPMASTIM, IRGSC DAN WALHI NTT. Masa aksi mereka diterima Kepala Bagian Keuangan Setwan Provinsi NTT, Alfonsius Watu Raka, SE., MM di depan Gedung DPRD Provinsi NTT, Rabu (13/03/19).
UPT Pendidikan Dihapus, Pemprov Perlu Kaji Ulang
“Terkait UPT Pendidikan yang berjalan selama ini dihapus tapi melekat kepada Kepala Sekolah sehingga jabatan Kepala Sekolah Ex Officio menjadi Kepala UPT lalu diperbantukan lagi satu orang pejabat eselon IV B sebagai Sub Bagian Tata Usaha untuk menjalankan fungsi ini harus dikaji secara baik dan dilakukan simulasi”, tegas Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Alexander Take Ofong, S.Fil dalam rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTT terkait penjelasan Pemerintah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah yang baru, Senin (11/2/2019) di Ruang Kelimutu Gedung DPRD Provinsi NTT.
KUA-PPAS Perlu Penyesuaian dengan RPJMD 2018 – 2023
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD NTT, Jumat (19/10/2018).
Dalam penyampaiannya Viktor mengatakan, ada dukungan Dewan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 untuk dilakukan penyesuaian dengan RPJMD 2018 – 2023 sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemerintah yakin dukungan Dewan kepada pemerintah semakin memantapkan komitmen kita untuk bangkit bersama menuju NTT yang lebih sejahtera.
Read more: KUA-PPAS Perlu Penyesuaian dengan RPJMD 2018 – 2023
Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan
Program Tata Kelola Destinasi Pariwisata (TKDP) sebagai pilihan strategik dan management tools diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas destinasi pariwisata agar memiliki nilai ketertarikan, daya saing dan keberlanjutan. Tata Kelola Destinasi Pariwisata dibentuk secara partisipatif, sistemik, kolaboratif, berkelanjutan dan manajerial melalui proses yang terukur. Tata Kelola Destinasi Pariwisata menerapkan konsep Destination Management Organization (DMO) dan Destination Governance (DG) sebagai metode dan instrumen untuk mempertemukan antara kepentingan wisatawan dengan pengelola dan antara pemangku kepentingan dan para pihak di destinasi pariwisata.
