KUA-PPAS Perlu Penyesuaian dengan RPJMD 2018 – 2023
GUBERNUR NTT
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD NTT, Jumat (19/10/2018).
Dalam penyampaiannya Viktor mengatakan, ada dukungan Dewan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 untuk dilakukan penyesuaian dengan RPJMD 2018 – 2023 sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemerintah yakin dukungan Dewan kepada pemerintah semakin memantapkan komitmen kita untuk bangkit bersama menuju NTT yang lebih sejahtera.
Read more: KUA-PPAS Perlu Penyesuaian dengan RPJMD 2018 – 2023
Guru Honorer K2 Mengadu ke Komisi
Tenaga Guru dari PAUD, SD, SMP, SMK, SMA dan tenaga teknis lainnya yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Kategori II (K2) mendatangi Komisi V DPRD Provinsi NTT, Rabu (17/10/2018) untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka.
Ketua Forum, Jakeos J. Saka Neno Saban, S. Th dan Sekretaris, Terianus Utang, S. Pd mewakili teman-teman honorer K2 dari seluruh kabupaten/kota se NTT mengharapkan bantuan dari DPRD NTT khususnya Komisi V DPRD NTT terkait status honorer K2 yang sudah bersusia diatas 35 tahun dan memperjuangkan Honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun dengan upah (honor) yang sangat rendah.
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Alo Min yang turut hadir didamping Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Florince Beribe menjelaskan bahwa secara regulasi untuk pengangkatan CPNS memang dibatasi dengan usia maksimal 35 tahun. Dalam Permenpan RI Nomor 36 tahun 2018 memang ada batasan usia maksimal 35 Tahun per 1 Agustus 2018 untuk tenga honorer K2. “Masih ada sekitar 333 orang Tenaga Honorer K2 provinsi yang belum diangkat menjadi PNS”, katanya. Namun pernyataan Sekretaris Dinas tersebut menuai protes keras dari Forum Honorer, karena menurut mereka ada sekitar ribuan tenaga Honorer yang ada dan tersebar di Kabupaten Kota se NTT. Alo menjelaskan jumlah 333 itu adalah data yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi dan menjadi kewenangan pengelolaan oleh pemerintah provinsi. “Jika memang masih ada data dimaksud mohon bisa disampaikan teman-teman secepatnya ke dinas” katanya.
Solidaritas Marosi Kembali Pertanyakan RDP
Masa Aksi Solidaritas Marosi tidak henti-hentinya memperjuangkan kasus penembakan Poro Duka pada bulan April 2018 lalu di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat. Mereka kembali mendatangi DPRD Provinsi NTT, Jumat (24/8/2018) untuk mempertanyakan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan tanggal 28 Mei 2018 namun ditunda pelaksanaannya.
Koordinator lapangan, Matias Kayum mengatakan, DPRD bersikap apatis terhadap masalah tersebut. Matias menegaskan, masa aksi memberi batas waktu sampai dengan tanggal 6 September 2018, jika Dewan tidak melaksanakan RDP dengan Pemerintah, Kapolda NTT dan BPN Provinsi NTT, maka masa aksi akan menduduki Gedung DPRD Provinsi NTT. Mereka meminta Dewan segera melaksanakan RDP agar jangan sampai ada Poro Duka baru lagi dikemudian hari dan kita tidak inginkan hal itu terjadi.
Tenaga Kerja NTT Terlantar Di Sultra, OKP Datangi DPRD NTT
Organisasi Kepemudaan (OKP) yang terdiri dari HMI, PMI dan PMKRI mendatangi Gedung DPRD Provinsi NTT, Jumat (16/10/2015). Kedatangan mereka untuk mendesak DPRD Provinsi NTT menuntaskan persoalan Tenaga Kerja asal NTT yang terlantar di Sulawesi Tenggara.
Puluhan warga NTT yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Damai Jaya Lestari (DJL) di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ditelantarkan karena diberhentikan dari pekerjaan mereka sejak 23 September 2015 tanpa alasan yang jelas. Mereka menuntut PT Damai Jaya Lestari (DJL) membayarkan hak-hak mereka selama bekerja di perusahaan tersebut. Para warga NTT itu menjadi buruh pada perkebunan kelapa sawit tersebut sejak tahun 2009.
Read more: Tenaga Kerja NTT Terlantar Di Sultra, OKP Datangi DPRD NTT
