Tenaga Kerja NTT Terlantar Di Sultra, OKP Datangi DPRD NTT
Organisasi Kepemudaan (OKP) yang terdiri dari HMI, PMI dan PMKRI mendatangi Gedung DPRD Provinsi NTT, Jumat (16/10/2015). Kedatangan mereka untuk mendesak DPRD Provinsi NTT menuntaskan persoalan Tenaga Kerja asal NTT yang terlantar di Sulawesi Tenggara.
Puluhan warga NTT yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Damai Jaya Lestari (DJL) di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ditelantarkan karena diberhentikan dari pekerjaan mereka sejak 23 September 2015 tanpa alasan yang jelas. Mereka menuntut PT Damai Jaya Lestari (DJL) membayarkan hak-hak mereka selama bekerja di perusahaan tersebut. Para warga NTT itu menjadi buruh pada perkebunan kelapa sawit tersebut sejak tahun 2009.
Read more: Tenaga Kerja NTT Terlantar Di Sultra, OKP Datangi DPRD NTT
Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan
Program Tata Kelola Destinasi Pariwisata (TKDP) sebagai pilihan strategik dan management tools diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas destinasi pariwisata agar memiliki nilai ketertarikan, daya saing dan keberlanjutan. Tata Kelola Destinasi Pariwisata dibentuk secara partisipatif, sistemik, kolaboratif, berkelanjutan dan manajerial melalui proses yang terukur. Tata Kelola Destinasi Pariwisata menerapkan konsep Destination Management Organization (DMO) dan Destination Governance (DG) sebagai metode dan instrumen untuk mempertemukan antara kepentingan wisatawan dengan pengelola dan antara pemangku kepentingan dan para pihak di destinasi pariwisata.
DPRD NTT Minta PT Bank NTT Tingkatkan Volume Penyaluran Dana CSR
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT meminta PT Bank NTT meningkatkan volume penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) karena dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk CSR sangat rendah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Nelson O. Matara, S.IP, M.Hum dalam rapat dengar pendapat DPRD bersama jajaran Direksi dan manajemen PT Bank NTT, Senin (5/10/2015) di Ruang Kelimutu Gedung DPRD Provinsi NTT.
Read more: DPRD NTT Minta PT Bank NTT Tingkatkan Volume Penyaluran Dana CSR
Penduduk Miskin Meningkat, Fraksi NasDem Desak Pro-Poor Budgeting Termanifestasi Nyata
Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk berani melakukan efisiensi belanja pada setiap SKPD untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama untuk menjawab kebutuhan dan persoalan aktual dan faktual masyarakat saat ini. Kebijakan APBD NTT yang pro-poor budgeting harus benar-benar termanifestasikan dalam belanja daerah secara nyata.
Read more: Penduduk Miskin Meningkat, Fraksi NasDem Desak Pro-Poor Budgeting Termanifestasi Nyata
